Sejarah Praya
Menelusuri jejak sejarah Kelurahan Praya bagaikan membuka kembali lembaran kisah perjuangan dan transformasi perkotaan yang dinamis di jantung Pulau Lombok. Sebelum menyandang namanya yang sekarang, wilayah perkotaan ini pada masa lampau merupakan sebuah perkampungan kecil nan subur bernama Sorga, sebuah penamaan lama yang mencerminkan ketenangan, kemakmuran, dan kedamaian alamnya. Seiring waktu, wilayah ini bertransformasi dan dikenal sebagai Praya, sebuah nama yang berakar dari bahasa Sanskerta atau Kawi (Pratya) yang bermakna pikiran, kehendak, atau cita-cita yang luhur. Secara filosofis dan cerita rakyat, perubahan nama ini menegaskan sebuah momentum konsolidasi kekuasaan, di mana kawasan ini dibangun kembali dengan tekad dan niat yang bulat untuk dijadikan pusat permukiman sekaligus benteng pertahanan yang kuat bagi masyarakat Sasak.
Kekuatan tekad tersebut dibuktikan sejarah ketika memasuki abad ke-18 dan ke-19, saat konstelasi politik di Pulau Lombok diwarnai oleh dominasi kerajaan luar. Di bawah kepemimpinan para tokoh adat dan kedatuan setempat, Praya berkembang menjadi distrik mahapenting di Lombok bagian tengah sekaligus episentrum perlawanan rakyat. Puncaknya terjadi pada rentang tahun 1891 hingga 1894, di mana meletus pemberontakan besar yang dipelopori oleh tokoh-tokoh karismatik Praya, salah satunya yang melegenda adalah Guru Bangkol atau Haji Ali. Rakyat Praya dengan gigih menolak kewajiban kerja paksa dan penarikan pajak yang memberatkan, menciptakan gerakan perlawanan sengit yang memicu efek domino runtuhnya kekuasaan dinasti kerajaan di Cakranegara, hingga akhirnya mengubah peta politik regional dengan masuknya pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1894.
Memasuki era kolonial Belanda, Praya secara administratif ditetapkan sebagai pusat pemerintahan untuk wilayah Lombok Tengah atau Onder-afdeeling Praya. Di masa inilah wajah tata kota modern mulai terbentuk dengan cetak biru bergaya Eropa, yang ditandai oleh pembangunan jaringan jalan protokol, kompleks perkantoran birokrasi, serta alun-alun terbuka yang kini dikenal sebagai Lapangan Muhajirin. Status strategis ini terus melekat dan dipertahankan pasca-kemerdekaan Republik Indonesia, hingga akhirnya dikukuhkan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 yang meresmikan pembentukan Kabupaten Lombok Tengah dengan menunjuk Praya sebagai ibu kota kabupaten. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pemekaran wilayah, area inti perkotaan ini kemudian diklasifikasikan menjadi Kelurahan Praya, atau yang akrab disebut Praya Kota, yang bertindak sebagai urat nadi utama bagi seluruh aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan.
Kini, Kelurahan Praya telah mengalami lompatan besar menjadi pusat kota modern yang madani tanpa kehilangan akar religiusitas dan budayanya, dengan keberadaan Masjid Agung Jami’ Praya dan Alun-Alun Tasak Telo sebagai landmark utamanya. Letaknya yang strategis sebagai gerbang utama penyangga infrastruktur internasional—seperti Bandara Internasional Lombok dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di sisi selatan—telah mengubah wajah kelurahan ini dari kota pedalaman yang tenang menjadi pusat transit, akomodasi, dan investasi yang dinamis. Melalui perjalanan panjang dari sebuah desa subur bernama Sorga hingga menjadi kota hub global, Kelurahan Praya terus bergerak maju, mengandalkan karakter masyarakatnya yang tangguh, berbudaya, dan terbuka terhadap kemajuan zaman.
