Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Berbagai indikator makro pembangunan menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,70 pada tahun 2025, atau naik sebesar 1,51 poin. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya kualitas pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat sebagai komponen utama pembentuk IPM.
Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah juga mengalami peningkatan dari 3,34 persen pada tahun 2024 menjadi 4,87 persen pada tahun 2025. Kenaikan tersebut menunjukkan mulai pulih dan menguatnya aktivitas ekonomi masyarakat seiring dengan meningkatnya berbagai sektor usaha dan investasi daerah.
Pemerintah daerah juga berhasil menekan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin turun dari 12,07 persen pada tahun 2024 menjadi 10,68 persen pada tahun 2025, atau mengalami penurunan sebesar 1,39 poin persentase. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,36 persen, yang menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang semakin membaik.
Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan tujuh prioritas pembangunan tahun 2025, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, penguatan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah berhasil melampaui target. Dari target sebesar Rp2,82 triliun, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2,90 triliun atau mencapai 102,67 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi mencapai 108,16 persen dari target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, pada sisi belanja daerah, dari target sebesar Rp2,92 triliun, pemerintah berhasil merealisasikan belanja sebesar Rp2,81 triliun, atau mencapai 96,21 persen dari target. Tingginya tingkat realisasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bagi masyarakat.
Pada aspek tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga mencatat peningkatan kinerja birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi memperoleh predikat BB dengan tren yang meningkat, sedangkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh predikat B. Capaian ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui berbagai capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai sektor. LKPJ Tahun 2025 diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD guna menyempurnakan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun mendatang, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.
